Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Posted by in Makalah

Gabungan Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

A.     Pengertian dan Dasar Hukum

Pada dasarnya dalam hukum Islam dikenal bahwa setiap kejahatan atau jarimah telah mempunyai ketetapan hukumnya masing-masing. Keberagaman jenis hukuman yang terdapat dalam hukum Islam seringkali menjadikan permasalahan tatkala terdapat seseorang yang melakukan beberapa jarimah atau jarimah ganda. Hukuman manakah yang akan dijatuhkan? Apakah satu jenis hukuman ataukah seluruh hukuman?

Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum Islam sebenarnya tidak terdapat istilah khusus. Namun dalam pengertian ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang pengertian delik gabungan dan tentang rentetan pelanggaran yang mana keduanya bagaikan dua sisi mata uang, artinya adanya delik gabungan dikarenakan adanya rentetan pelanggaran.

Dalam hukum Islam, gabungan hukuman ini terkenal dengan istilah ta’adudul ‘uqubat (berbilangnya hukuman) dan al-ijtimaul ‘uqubah (terkumpulnya beberapa hukuman). Abdul Qadir Audah dalam al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, mengatakan:

تتعدد العقوبات كلماتعددت الجرائم. وتتعددالجرائم كلما ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه نها ئيا فى واحدة منها.[i]

 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa gabungan jarimah terjadi manakala seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum ditetapkan hukuman finalnya dari masing-masing jarimah. Hal ini ketika kejahatan pertama belum mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai hasil putusan akhir yang diberikan pada si pelaku kejahatan, kemudian ia melakukan pelanggaran yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka ketika si pelaku tertangkap ia terkena tuduhan-tuduhan sesuai dengan yang dilanggarnya dengan masing-masing sanksi yang diancamkan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.

Berangkat dari pengertian  ini pula maka dapat diketahui perbedaan antara gabungan melakukan jarimah dengan pengulangan melakukan jarimah.

Dalam gabungan melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah gabungan hukuman, pelaku kejahatan melakukan beberapa jarimah dimana masing-masing jarimah belum ditentukan keputusannya, sedangkan dalam pengulangan jarimah terjadi ketika pelaku kejahatan melakukan  jarimah yang kedua dan seterusnya setelah dijatuhi hukuman atas jarimahnya yang pertama.[ii] Dalam masalah pengulangan jarimah ini, para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan, sesuai dengan ancaman pidananya. Sebab menurut mereka, pengulangan terhadap jarimah oleh seseorang setelah ia mendapatkan putusan akhir, sebenarnya hal itu dapat menunjukkan sifat membandelnya si pelaku jarimah dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sewajarnya kalau timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan jarimah.[iii]

Sebagaimana halnya dalam KUHP, yang menjadi pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam adalah mengenai pemberian hukuman bagi seseorang yang melakukan gabungan pidana apakah hukumannya bisa digabungkan jika jarimah-jarimah tersebut memiliki jenis hukuman yang sama ataupun berbeda.

Ulama sepakat bahwa dalam jarimah terdapat penggabungan hukuman yang disebabkan, pelanggaran beberapa jarimah yang masing-masing belum mendapatkan keputusan tetap, akan tetapi mereka berbeda pendapat terhadap macam hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana gabungan. Tentunya gabungan yang pantas diberikan ialah atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat manusia.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan gabungan melakukan jarimah menurut hukum Islam ada dua, yaitu:

  1. Al Qur’an

-        انما جزأوا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا اويصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلف اوينفوا من الارض ط ذلك لهم خزي فىالدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم.                                 [iv]

 

-                              ومن جأ بالسيئة فلا يجزى الامثلها وهم لا يظلمون. .     [v]

-        والذين كسيوا السيات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة.                                [vi]

-        وجزؤ اسيئة سيئة مثلها.             [vii]

-        ومن عاقب بمثل ما عوقب به    [viii]

-        وان عا قبتم فعا قبوا بمثل ما عوقبتم بهط                      [ix]

 

  1. al-Hadits

a)     Riwayat Imam Bukhari:

عن أنس رضى الله عنه قال قدم على النبي ص.م. نفر من عكيل فأسلموا فاجتووا المدينة فاءمرهم ان يأتوا إبل الصدقة فيثربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا, فبعث فىاثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وارجلهم وسمل اعينهم, ثم لم يحسمهم حتى ماتوا.                 [x]

b)     Riwayat Anas bin Malik:

حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال فىرجل قدف قوما جماعة انه ليس عليه إلاحد واحد. قال مالك وان تفرقوا فليس عليه الآحدواحد             [xi]

 

B.    Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana

Berangkat dari perbedaan pendapat tersebut maka muncul berbagai teori mengenai cara memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana gabungan, kedua teori tersebut adalah teori saling memasukkan (at-tadaahul), dan teori penyerapan (al-jabbu).

1)     Teori saling memasukkan (at-Tadaahul)

التداخل هو أن الجرائم فىحالة التعدد تتداخل عقوباتها بعضها فىبعض بحيث يعاقب على جميع الجرائم بعقوبة واحدة.   [xii]

Dari pengertian di atas, seseorang yang melakukan gabungan jarimah hanya akan mendapatkan satu hukuman sebagaimana halnya ketika ia melakukan satu jarimah, hal ini dikarenakan hukuman dari beberapa jarimah tersebut saling memasuki, sebagian masuk pada sebagaian yang lain, sehingga hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan.

Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu: pertama, apabila jarimah yang dilakukan itu satu macam atau sejenis. Walaupun jarimah itu dilakukan berulangkali namun dalam jenis yang sama maka sudah sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada keputusan hakim. Alas an dari penjatuhan satu hukuman tersebut adalah dasar dari pemberian hukuman adalah untuk pengajaran dan pencegahan. Apabila satu hukuman saja sudah cukup untuk merealisasikan dua tujuan tersebut maka tidak perlu adanya gabungan hukuman. Selama hukuman tersebut mampu untuk memperbaharui pengaruhnya dan mencegah pelakunya untuk mengulangi kejahatannya, namun apabila satu hukuman saja belum cukup untuk memperbaiki pelaku jarimah dan pelaku masih mengulangi perbuatannya maka atas dia diwajibkan untuk memberikan hukuman tambahan atas dasar jarimah terakhir yang dilakukannya. Kedua, meskipun beberapa perbuatan yang dilakukan itu berbeda-beda baik macamnya ataupun hukumannya bisa saling memasuki dan cukup satu hukuman saja yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan dan tujuan yang saja. Dalam hal ini terdapat syarat bila hukuman tersebut hanya satu yaitu gabungan hukuman tersebut dilakukan, atas dasar menjaga kemaslahatan.[xiii] Dalam hal ini dapat diketahui bahwa gabungan jarimah yang mempunyai jenis dan tujuan hukumannya berbeda maka tidak dapat saling memasuki. Kelemahan dari metode ini adalah terlalu banyaknya hukuman, karena terkadang adanya penggabungan hukuman menyebabkan sampainya hukuman pada batas yang berlebihan, sementara selama ini hukuman penjara dibatasi oleh waktu. Jadi apabila terjadi penggabungan hukuman maka berdasarkan teori ini maka hukumannya dapat menjadi hukuman selamanya atau seumur hidup.

2)     Teori penyerapan (al Jabbu)

الجب فى الشريعة هو الاكتفاء بتنفيد العقوبة التى يمتنع مع تنفيذها تنفيذ العقوبات الأخرى.            [xiv]

 

Dalam teori penyerapan ini, seseorang yang melakukan gabungan jarimah akan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman yang lainnya atua pelaksanaannya akan menyerap hukuman-hukuman yang lain.

Pengertian ini tertutup bagi hukuman pembunuhan, pelaksanaan hukuman pembunuhan menutup pelaksanaan hukuman selainnya. Dalam hal ini hukuman pembunuhan merupakan hukuman yang berdiri sendiri dimana hukuman selainnya tetap harus dilaksanakan.[xv] Kelemahan dari teori ini adalah memudahkan dn menyia-nyiakan perkara.

3)     Teori Percampuran (al Mukhtalath)

الجمع بين الطريقتين الأولتين أوتقيد إطلاقهما.     [xvi]

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori al jabbu (penyerapan) dan teori ad tadaahul (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran ini langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan daripada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan.[xvii]

Kedua teori tersebut dalam hukum Islam diakui, namun dikalangan para ulama terjadi ikhtilaf, baik cara pengaplikasiannya maupun dasar logika dari penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pembahasan mengenai kedua teori tersebut selanjutnya akan dibahas dalam bentuk-bentuk gabungan.

 

C.    Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa adanya gabungan melakukan tindak pidana menyebabkan munculnya gabungan hukuman. Munculnya teori-teori dalam gabungan hukuman tidak terlepas dari berbagai macam bentuk gabungan. Ibnu Qudamah dalam kitabnya al Mughni mengatakan bahwa jika terkumpul jarimah, jarimah hudud dimana hukuman-hukumannya berbeda, maka tidak akan terlepas dari tiga kategori di bawah ini, ketiga kategori tersebut adalah:

Pertama   : Gabungan beberapa jarimah dimana semua hukumannya itu murni hak Allah

Kedua      :  Gabungan beberapa jarimah dimana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan sekaligus hak hamba atau hak Adami

Ketiga       :  Gabungan beberapa jarimah dimana hukumannya itu murni hak Adami.[xviii]

Ketiga kategori di atas juga dijelaskan oleh Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya al Fiqh al-Islam wa adilatuhu.[xix]

Pertama, keadaan dimana terdapat gabungan beberapa jarimah yang semua hukumannya murni hak Allah. Dalam keadaan ini terkumpul beberapa jarimah yang di dalamnya terdapat hak murni Allah atau gabungan hukuman atas pelanggaran hak-hak Allah murni. Untuk gabungan ini terdapat tiga bentuk gabungan, yaitu:

a. Gabungan beberapa jarimah yang terdapat ancaman pidana mati

Syafi’i mengatakan bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa tindak pidana baik yang di dalamnya terdapat hukuman mati ataupun tidak maka semua hukuman yang diancamkan harus dilaksanakan. Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat bahwa selain hukuman mati berarti gugus dan hanya hukuman mati saja yang dilaksanakan. Pendapat ini menurut Ibnu Mas’ud, Atha’, as-Sya’bi, an Nakhaiy, al-Auza’iy, Hammad, Malik dan Abu Hanifah.[xx]

Golongan Hambaliyah, Hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa hukuman tersebut saling memasuki (at Tadāhul) yaitu antara hukuman yang satu dengan yang lainnya saling masuk sehingga pelakunya hanya dikenai satu hukuman yaitu hukuman mati saja sebagai hukuman yang terberat. Pendapat ini juga didukung oleh Ibrahim al-Nakha’i bahwa hukuman dicukupkan dengan pelaksanaan hukuman mati, sebab adanya kumpulan hak-hak Allah yang murni dan maksud dari hukuman itu sendiri adalah untuk peringatan. Dengan dijatuhkannya hukuman mati maka kebutuhan untuk peringatan tersebut dirasa sudah cukup.[xxi]

Sementara itu Ibnu Qudamah, mengikuti pendapat Ibnu Mas’ud yang mengatakan:

اذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحط القتل بذلك        [xxii]

Sesungguhnya setiap hukuman itu bertujuan untuk memberikan pelajaran (mendidik) dan mencegah agar tidak terjadi jarimah lagi, sehingga apabila terdapat beberapa jarimah yang dilakukan dan di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati maka tidaklah perlu hukuman selain hukuman mati tersebut dilaksanakan.

Dalam masalah ini, pendapat Syafi’i dirasa cukup berat dalam menentukan hukuman terhadap pelanggaran beberapa jarimah. Syafi’i tidak mengakui adanya teori saling memasuki bahwa apabila terjadi gabungan beberapa jarimah yang hukumannya berbeda-beda maka hukuman tersebut harus dilaksanakan satu persatu dan hukuman tersebut tidak dapat untuk memasuki antara sebagian pada sebagian yang lain.

 b. Gabungan beberapa jarimah yang tidak terdapat ancaman pidana mati

Seperti berkumpulnya jarimah zina ghairu mukhson, pencurian, minum khamr yang berulangkali dan masing-masing belum mendapatkan keputusan akhir. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat: pertama, bahwa semua hukuman harus dilaksanakan. Alasannya yaitu sebab dari adanya gabungan melakukan jarimah itu berbeda-beda dan lebih dari satu. Berbilangnya (lebih dari satu) sebab membuat hukuman tidak dapat saling memasuki atau digabung karena sebabnya juga berbeda-beda.[xxiii] Ulama sepakat untuk menjatuhkan semua hukuman, selama tidak saling memasuki.

Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukuman mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syafi’iyah dan Hanabilah melaksanakan hukuman yang paling ringan terlebih dahulu seperti had minum khamr, had zina, pemotongan tangan untuk jarimah pencurian. Hukuman potong dalam jarimah pencurian ini dapat saling memasuki dengan hukuman potong tangan pada jarimah hirabah dengan perampasan harta.

Sementara Malikiyah berpendapat bahwa hukuman potong harus didahulukan daripada hukuman jilid. Hanafiyah menyerahkan pemilihan untuk menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu kepada pemerintah. Apabila pemerintah menghendaki hukuman zina didahulukan maka hukuman zina akan dilakukan, atau menghendaki hukuman potong tangan yang didahulukan dan seterusnya.

Mereka beralasan bahwa had zina dan had pencurian ditetapkan dengan nash al Qur’an, sehingga mereka mengakhirkan hukuman minum khamr daripada hukuman zina dan pencurian karena jarimah minum khamr ditetapkan dengan sunnah nabi. Dalam melaksanakan hukuman-hukuman tersebut tidak berbarengan, tetapi dilaksanakan satu persatu dalam waktu yang berbeda. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan efek yang tidak diharapkan dari penjatuhan hukuman yang sekaligus.[xxiv]

Pendapat kedua, pendapat sebagian Malikiyah, bahwa mereka membedakan antara hukuman-hukuman yang sejenis dan yang tidak sejenis. Apabila hukuman itu sejenis maka dapat digabungkan atau saling memasuki. Namun apabila jenisnya berbeda, maka tidak dapat digabungkan, seperti hukuman minum 80 kali cambukan dan hukuman zina 100 kali cambukan. Dalam hal ini dilakukan 100 kali cambukan saja, karena hukuman minum telah masuk atau digabungkan.[xxv]

 

Kedua, Keadaan dimana terdapat gabungan beberapa jarimah yang hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak hamba. Dalam hal ini terdapat tiga hal, yaitu:

  1. Di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat ancaman pidana mati

Dalam hal ini dicontohkan hukuman untuk jarimah minum khamr dan jarimah qodhaf.

Hanabilah, Syafi’iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa seluruh hukuman harus dilaksanakan karena berbilangnya (lebih dari satu) sebab jika sebabnya lebih dari satu jenis maka musababnya tidak diragukan lagi pasti lebih dari satu juga atau berbilang.

Sebagian Malikiyah berpendapat bahwa hudud yang hukumannya sejenis, yaitu hukuman cambuk, bisa saling memasuki atau digabungkan, alasannya yaitu ketika seseorang mabuk maka ia dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat menimbulkan fitnah. Adapun hukuman selain itu tidak bisa digabungkan.[xxvi]

  1. Di antara hukuman-hukuman tersebut terdapat ancaman pidana mati

Jumhur ulama yang mengatakan bahwa jarimah yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati. Adapun yang terdapat di dalamnya hak-hak Adami maka harus dijatuhkan seluruhnya.[xxvii] Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman had ataupun karena qisas.

Apabila di dalam gabungan tersebut terdapat hukuman mati dan hukuman-hukuman yang lain, maka hukuman lain harus didahulukan daripada hukuman mati. Dalam hal ini hak Adam didahulukan daripada hak Allah. Menurut madzhab Syafi’i jika hukuman-hukuman yang ada dalam hak anak Adam adalah lebih rungan maka wajib dilaksanakan.

  1. Bertemunya dua hak pada satu ancaman yang akan dikenai hukuman

Sebagai contoh, terdapat dua hukuman yaitu qisas dan rajam, dalam hal ini jumhur sepakat untuk mendahulukan qisas daripada rajam. Alasannya yaitu hukuman qisas dapat dijadikan sebagai penguat hukuman terhadap pemenuhan hak adami.[xxviii]

Ketiga, Keadaan dimana terdapat beberapa jarimah yang di dalamnya terdapat hak adami atau hamba saja. Dalam hal ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

-         Ketika dalam hukuman-hukuman tersebut terdapat hukuman mati karena qisas

-         Ketika jarimah-jarimah yang dilakukan tidak ada yang mengharuskan hukuman mati karena qisas

 

a)     Keadaan pertama dimana terdapat hukuman mati karena qisas

Menurut Hanafiyah adanya hukuman mati ini tidak menafikan hukuman selainnya, jika dalam hukuman-hukuman tersebut terdapat hukuman qisas.

Kedua sahabat Abu Hanifah yaitu Muhammad Syaibani dan Abu Yusuf berkata bahwa hukuman mati tidak meniadakan hukuman selainnya, karena keduanya berhubungan, bisa jadi hukuman yang pertama adalah pendahuluan bagi yang kedua.[xxix]

b)     Keadaan kedua dimana di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat hukuman mati .

Dalam hal ini qisas harus diterapkan pada tiap-tiap perbuatan karena berbilangnya sebab berimplikasi pada berbilangnya musabab. Sementara itu Abu Hanifah dalam masalah hukuman mati adalah dia menolak adanya penggabungan (at-tadaahul). Dua sahabatnyalah yang memasukkan hukuman-hukuman lain dalam hukuman mati. Sedangkan pendapat Imam Malik adalah seperti jumhur ulama yang berpendapat bahwa hukuman-hukuman qisas tidak bisa saling memasuki berdasarkan atas teori kesamaan antara jarimah dan hukuman yang mengharuskan dilaksanakannya qisas.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa apa-apa yang berhubungan dengan hal Allah dapat digabungkan sedangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak manusia (anak Adam) maka tidak boleh digabungkan.

Menurut Imam Malik bahwa hukuman itu dapat digabungkan apabila terdapat dua hal, yaitu:

Pertama, apabila satu penyebabnya yaitu jika sama kadang antara diwajibkannya hukuman dari masing-masing jarimah itu. Seperti pencurian dan pemotongan tangan orang. Dalam masalah ini pencurian hukumannya adalah potong tangan, sedangkan memotong tangan orang (pada kriminal yang kedua) hukumannya adalah qisas (yaitu potong tangan juga). Maka jika telah dilaksanakan salah satu dari dua kejahatan atau lebih yang penyebabnya sama (satu) maka hukuman yang kedua menjadi gugur.

Kedua, jika penyebabnya satu, jarimahnya dilakukan berulangkali, seperti pencurian berulangkali sebelum dilaksanakan hukuman potong tangan.[xxx]

Berangkat dari bentuk-bentuk gabungan tersebut di atas maka dapat diketahui bagaimana pandangan para ulama mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini.




[i] Abd. Al-Qadir al-Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, Jilid I (Beirut: Muassasah al Risalah, 1987), hlm. 744.

[ii] Ibid..

[iii] A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 247.

[iv] Al Maidah (5) : 33

[v] Al An’am (6) : 160

[vi] Yunus (10) : 27

[vii] as-Syura (42) : 40 

[viii] al-Hajj (22) : 60

[ix] an-Nahl (16) : 126

[x] Abū Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhāri, Shahih al Bukhāri, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hlm. 174-175.

[xi] Muh. Abd. Al Baqi ibn Yusuf al Zurqani, Syarah al-Zurqani ‘ala al Muwatta’ al Imam Malik, Jilid: IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1936), hlm. 152.

[xii] Abd. Al-Qadir al-Audah, al Tasyri’ …, Jilid: I, hlm. 747.

[xiii] A. Hanafi, Asas-Asas …, hlm. 359.

[xiv] Abd. Al. Qadir Audah, al-Tasyri’ …, Jilid: II, hlm. 443.

[xv] Ibid., hlm. 749.

[xvi] Ibid., hlm. 745.

[xvii] Ibid..

[xviii] Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, Al Mughni (Riyad: Maktabah al Riyadi al Haditsah, t.t.), hlm. 298-299.

[xix] Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hlm. 168.

[xx] Muh. Abu Zahrah, al_uquubah: al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hlm. 298.

[xxi] Wahbah al Zuhaili, al Fiqh …, hlm. 169.

[xxii] Abi Muh. Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, al Mughni …, hlm. 299.

[xxiii] Ibid. hlm. 299.

[xxiv] Wahbah al Zuhaili, al Fiqh …, hlm. 169.

[xxv] Abu Zahrah, al Uquubat…, hlm. 300.

[xxvi] Ibid..

[xxvii] Wahbah al Zuhaili, al Fiqh …, hlm. 170.

[xxviii] Ibid., hlm. 170.

[xxix] Abu Zahrah, Al Uqubat…, hlm. 30.

[xxx] Abd. Al-Qadir al- Audah, al-Tasyri’ …,  hlm. 628-629.

Kirim Komentar